 |
| Foto : Bupati Safaruddin Dt Bandaro Rajo bersama kelompok tani di Nagari Mungo, didampingi Kadistanhorbun Witra Porsepwandi (red) |
Lima Puluh Kota, SagoNews.com -
Dari tahun 2021 sampai tahun 2023, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lima Puluh Kota mengalami peningkatan setiap tahun, bahkan cukup signifikan jika dibandingkan angka pertumbuhan ekonomi pada tahun 2020 yang sempat minus pada angka – 1,16 persen. Dampak kasus Covid19 memperburuk “kondisi” masyarakat, sektor-sektor yang diharapkan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat “tidak bergerak”, daya beli masyarakat menurun, dan beberapa kegiatan terpaksa ditunda untuk mencegah terjadinya penularan Covid 19.
Kondisi-kondisi tersebut berdampak pada “keterpurukan” ekonomi Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2020 berada pada level pertumbuhan ekonomi yang sangat rendah. Hal itu disampaikan Bupati Lima Puluh Kota, H. Safaruddin Dt. Bandaro Rajo saat wawancara di ruang kerjanya beberapa waktu yang lalu.
Kerja keras pemerintahan priode Bupati Safaruddin Dt. Bandaro Rajo harus dilakukan segera, dengan tujuan utama meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sehingga dengan kepiawaian seorang Safaruddin menggerakkan semua pemangku kepentingan untuk bersama-sama membangun komitmen bahwa kesejahteraan masyarakat merupakan skala prioritas yang harus dikerjakan, terutama bagaimana meningkatkan ekonomi masyarakat.
“Pembangunan insfrastruktur selama tahun 2022 dan 2023 terpaksa dikurangi, kecuali jalan-jalan dan jembatan “dipinggiran” sebagai penghubung antar nagari dan antar daerah, sehingga suplay demand sektor usaha rakyat lancar, bahkan belanja pegawai yang tidak mengikat dan program yang tidak prioritas harus mengalami penundaan,” ulas Bupati lebih lanjut. Baru tahun 2024 ini kita lebih fokus ke sektor infrastruktur jalan dan jembatan, termasuk peningkatan pembangunan IKK Sarilamak dan jaminan ketenagakerjaan serta jaminan kesehatan bagi seluruh masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota, tambah Safaruddin Dt. Bandaro Rajo.
 |
| Pengaspalan jalan di Andiang (sumber; IG ; @pupr50kota |
Berbagai kebijakan dan program dilakukan agar ekonomi masyarakat kembali bergairah, daya beli masyarakat mulai meningkat. Bantuan sosial, terutama untuk masyarakat miskin, lanjut usia dan disabilitas digelontorkan, kerjasama dengan Perbankan dan pihak lain diintensifkan agar dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program yang ada di masing-masing sektor.
Disamping itu pemerintah juga menyalurkan bantuan modal usaha ekonomi produktif, bantuan peralatan usaha, bantuan langsung tunai, bantuan pangan gratis, bazar pangan murah, bantuan bibit tanaman pangan sektor pertanian, ternak sapi, kambing, ayam dan ikan dan bantuan-bantuan lainnya, sehingga ekonomi bergerak signifikan. Bagi KK yang belum memiliki usaha diberikan peluang usaha dengan memberikan bantuan bibit tanaman, bibit ikan dan bibit ternak, baik sapi, kambing dan ayam.
Sementara bagi KK yang memiliki usaha, dibantu modal usahanya melalui program Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dan pelatihan-pelatihan terkait pengembangan dan pemasaran usahanya melalui Kerjasama kemitraan dengan pelaku usaha menengah dan besar yang ada. Selain itu juga dilakukan perbaikan dan pembangunan rumah sehat dan layak huni bagi keluarga miskin, termasuk keluarga yang anaknya stunting.
Sampai tahun 2024, menurut keterangan Witra Porsepwandi, Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan (Distanhorbun) Kabupaten Lima Puluh Kota, bahwa 1.800 kelompok tani sudah diberikan bantuan berupa 75 ton benih padi bersertifikat, dan juga sudah disalurkan bantuan benih jagung sebanyak 75 ton untuk areal lahan 5.060 Ha yang dikelola 1.012 kelompok tani. Prasarana lainnya yaitu, 58 unit irigasi pengairan dan 12 unit jalan usaha tani sudah dibangun. Sementara itu, sudah didistribusikan sebanyak 35.935,66 ton pupuk subsidi untuk 1.800 keltan. Dalam rangka peningkatan kualitas SDM para petani, 5.540 orang anggota kelompok tani sudah mendapatkan bimbingan teknis melalui program Sekolah Lapang (SL), 4.220 orang diantarannya SL padi, dan 1.320 orang SL jagung.
Selain itu, disektor perikanan telah diberikan bantuan usaha sebagai salah satu alternatif peningkatan pendapatan rumah tangga bagi 420 keluarga di 19 nagari melalui budidaya ikan dalam ember (budikdamber) dengan total 1.260 paket. Program ini diprioritaskan untuk nagari lokus stunting yang termasuk DTKS maupun P3KE, demikian informasi dari Siswanto, Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Lima Puluh Kota Ketika diminta komfirmasinya.
Disamping bantuan melalui Distanhorbun dan Dinas Perikanan, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota, Indra Suryani ketika dihubungi via telpon menyatakan bahwa, untuk peningkatan ekonomi masyarakat miskin yang temasuk pendataan DTKS maupun P3KE sudah disalurkan bantuan modal usaha bagi 735 KK yang memiliki usaha dengan total anggaran dari tahun 2021 sampai tahun 2024 ini sebesar Rp 2.940.000.000.
Selain itu, sebanyak 3.828 orang penduduk lanjut usia (lansia), anak terlantar, disabilitas, gelandangan dan pengemis di Kabupaten Lima Puluh Kota diberikan bantuan permakanan lansia dengan total anggaran 4 (empat) tahun terakhir ini sebanyak Rp 2.871.000.000.
Bahkan sampai tahun 2024 ini sudah dan akan diperbaiki /dibangun 100 (seratus) unit rumah sehat dan layak huni bagi keluarga miskin yang tersebar di beberapa nagari melalui APBD. Perbaikan dan pembangunan rumah sehat dan layak huni dimaksud, akan dilanjutkan priode 5 (lima) tahun kedepan dan akan dituntaskan terhadap seluruh rumah yang tidak sehat dan tidak layak huni tersebut.
Selain itu juga dilakukan kegiatan gelar pangan murah di setiap nagari, pendistribusian bantuan pangan gratis bagi 6.387 KK miskin ekstrem sesuai data P3KE 2022, serta bantuan perlengkapan siswa, bantuan beasiswa bagi keluarga tidak mampu, bahkan sudah 3.324 jiwa dari unsur garin dan imam masjid, dan guru mengaji dibayarkan premi asuransi ketenagakerjaannya, sehingga masing-masing memiliki jaminan kematian, kecelakaan kerja dan pendidikan bagi ahli waris (anak) tertanggung.
Sementara untuk jaminan Kesehatan, sampai tahun 2024 ini Kabupaten Lima Puluh Kota termasuk salah satu kabupaten/kota di Indonesia yang melaksanakan dan memberikan jaminan kesehatan gratis bagi penduduknya dengan cakupan kepesertaan (UHC – Universal Healt Corporate) sebesar 95,20 persen, artinya dengan cakupan tersebut sesuai aturan Jaminan Kesejahteraan Sosial Nasional (JKSN), 100 persen masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota berhak mendapatkan pelayanan Kesehatan gratis di setiap unit pelayanan kesehatan pemerintah dan swasta sesuai aturan yang ditetapkan BPJS Kesehatan, dan tidak perlu memakai kartu BPJS, cukup terdaftar di BPJS Kesehatan dan hanya menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP), masyarakat sudah dapat dilayani.
Upaya-upaya membangkitkan ekonomi masyarakat dan mengurangi pengeluaran masyarakat untuk kebutuhan sandang, pangan dan papan serta jaminan sosial lainnnya tersebut memberikan hasil yang “sangat memuaskan”, sehingga pertumbuhan ekonomi, sebagai salah satu indikator makro untuk menilai kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Lima Puluh Kota pada tahun 2021 naik signifikan pada angka 3,33 persen, tahun 2022 naik dibanding tahun sebelumnya pada angka 4,02 persen, bahkan sampai tahun 2023 tumbuh sebesar 4,55 persen. (Red/Adv).
