 |
| Bayu Vesky dan Presiden RI Joko Widodo |
Limapuluh Kota, SagoNews.com -
Aktivis Masyarakat Sipil dan Anak Nagari Luak Limopuluah, Muhammad Bayu Vesky, mendesak pemkab Limapuluh Kota melalui Gugus Tugas Penanganan Covid-19, dapat bersikap terbuka dan transparan dalam memberikan informasi publik.
Desakan tersebut disebabkan adanya informasi pers dari Kepala Pusat Diagnostik dan Riset Penyakit Infeksi Fakultas Kedokteran Unand, Andani Eka Putra dalam wawancara vidcon bersama wartawan, Rabu (6/5) kemarin.
Andani menyebut, jika Pemkab Limapuluh Kota menjadi salah satu daerah di Sumbar yang tidak mengirim sampel spesimen warga ODP untuk dilakukan pemeriksaan pool test, sebagai upaya penanganan virus covid-19.
Padahal, Bupati Limapuluh Kota, Irfendi Arbi, melalui media sudah berkali-kali mengklaim, jika daerah Luak Nan Bungsu masih zero kasus corona. Menanggapi persoalan itu, Bayu Vesky meminta Pemkab lebih transparan memberi informasi.
"Pemkab Limapuluh Kota, dalam hal ini, Dinas Kesehatan di bawah pimpinan Bu Kadis Kesehatan 50 Kota, supaya memberi informasi kepada publik. Apalagi ini berkaitan dengan rencana riset kesehatan," kata Bayu dalam diskusi publik di WAG Melawan Corona Payakumbuh-Limapuluh Kota, Kamis (7/5).
Dirinya mempertanyakan alasan serta penyebab belum dikirimnya 100 sampel spesimen yang diminta oleh Pemprov Sumbar. Ia memastikan, akan mendukung penuh semangat Bupati utk zero covid 19 di Limapuluh Kota.
"Tapi kami tidak akan membiarkan terjadinya ketidaktransparansian, yang berakibat adanya indikasi menutup-nutupi informasi. Menjadi tidak lucu, sampel tak dikirim, lalu kita teriak-teriak zero.
," tegas Bayu.
Dia juga meminta agar Bupati mengevaluasi kinerja Humas Pemkab. Karena, sampai kini belum ada inisiatif bagian humas untuk melakukan teleconfrence terkait pemberian keterangan secara resmi ke publik.
Padahal, Humas merupakan corong Pemerintah Daerah dalam menjalankan KIP, bersama Kominfo.
Pihaknya juga mendorong Pemkab, agar memintas sebelum hanyut.
Dalan artian, memberi 100 sampel yang diminta Pemprov.
"Berdoa saja kita, agar semua baik-baik saja, " ucapnya.
Bayu juga meminta Pemda tidak terkesan kelimpungan menghadapi wabah covid-19. Sebab kalau Pemda panik, masyarakat juga akan panik. Jika ini terjadi, maka penyakit akan lebih mudah datang.
Termasuk memberikan informasi yang cukup, perihal bantuan yang sudah dikucurkan. Asal usul anggaran, jumlahnya, kuota dan lain-lain.
"Yang jelas, terus dukung penuh Satgas Covid 19 Limapuluh Kota, dalam menjalankan misi kemanusiaan melawan covid 19," imbuh Bayu.
Terpisah, Ketua DPRD Limapuluh Kota, Deni Asra mendukung kebijakan provinsi melakukan pool test, sebagai pedoman langkah kebijakan penanganan covid-19 di daerah.
"Pool test swab terhadap OTG itu dilakukan agar mengidentifikasi tingkat penyebaran virus di suatu daerah. Langkah ini juga sebagai upaya mempercepat memutus mata rantai penyebaran virus, termasuk di Limapuluh Kota," kata Deni Asra.
Dia juga menyorot, lambannya Tim Gugus Tugas membuat kebijakan serta mengambil langkah-langkah penanganan. Salah satunya, adanya keterlambatan pengiriman sampel untuk pool test, yang sifatnya sangat mendesak.
"Seperti kita lihat di lapangan, Limapuluh Kota sangat rentan terjangkit, karena berada di sekitar zona merah. Bidang-bidang gugus tugas perlu ada tupoksi yang jelas, terutama dalam memberi informasi ke masyarakat," sebut Deni. (*)
